Langsung ke konten utama

DONATUR SEDEKAH TITIPAN : Total Penerimaan : 1.950.000 |(17/05) 1. Hamba Allah Rp. 200.000, 2. Siti Nurohmah Rp. 1.000.000. 3. Made Malinda K (Debong) Rp. 500.000 4. Sameera 50 Kg Beras (Dalam Bentuk Dana) 5.Laelawati Rp.100.000 6.Hamba Allah Rp. 50.000 7.Hamba Allah Rp.70.000 8.Hamba Allah Rp. 30.000. 9. Hamba Allah, 10 Kg Telur. Terima Kasih Atas Donasinya, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Aamiin. Rekening Sedekah Titipan : BCA No.Rek. 493-010-6076 a.n Tubagus Ganden Arkadi    

Unggulan

Franco Fotana, Warga Italia Yang Berjuang Untuk Palestina

GANDENKU.COM | Dunia Islam - Dia adalah seorang Warga Italia asli bernama “Franco Fontana" bertempur bersama Palestina melawan tentara pendudukan selama 22 tahun.Dia menjual semua properti ayahnya di-Italia, Palermo pada tahun 1975, dan menyumbangkn ke kamp-kamp Palestina.Dia bergabung dalam setiap pertempuran bersama muslim Palestina lainnya dan dikenal karena akurasinya dalam menggunakan roket Katyusha.Dia masuk Islam dan mengubah namanya menjadi "YOUSSEF IBRAHIM" dan meninggal pada tahun 2015 di Lebanon.Meninggalkan surat wasiat dimana dia menulis, "Saya mungkin mati dan tidak melihat PEMBEBASAN PALESTINA, tetapi anak atau cucu saya pasti akan melihat kemerdekaannya"

Hindari Presiden Rangkap Jabatan, PKS Setuju Revisi UU Pilpres

[JAKARTA] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden.   

Salah satunya untuk menghindari seorang presiden dan wakil presiden rangkap jabatan menjadi ketua umum partai politik.   

"Ada beragam perkembangan terjadi setelah UU itu dibuat dalam konteks demokrasi, misalnya terjadi rangkap jabatan seorang presiden dengan menjadi ketua umum partai politik," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid kepada Antara di Jakarta, Selasa (24/9).   

Hidayat mencontohkan,  konvensi Partai Demokrat yang diikuti beragam kalangan menuntut pesertanya mundur untuk menghindari konflik kepentingan. 

Maka hal tersebut harus diikuti oleh seorang presiden untuk tidak rangkap jabatan. Apabila seorang menjadi presiden maka orang tersebut sudah menjadi bapak bangsa dan fokus mengurusi urusan rakyat.   

"Silakan saja yang bersangkutan masih berada di internal partai tetapi jabatan ketua umum memerlukan tanggung jawab dan dedikasi penuh," tegasnya.   

Dia menjelaskan apabila seorang presiden dan wakil presiden rangkap jabatan menjadi ketua umum partai maka kepentingan rakyat akan diabaikan karena waktu dan perhatian presiden untuk mengurus partai.   

"Sekarang saja Pak SBY tetap mengurus konvensi Partai Demokrat karena tidak bisa melepaskan konsentrasi dalam acara itu meskipun ada yang ditugaskan untuk menanganinya," kata Hidayat.   

Dana Kampanye   

Selain itu,  menurut dia, dalam perkembangan demokrasi yang berjalan di Indonesia banyak calon presiden merasa "besar" dan menghadirkan pengaruh yang tidak sebanding di publik dengan calon lain.   

Karena itu, Hidayat mengusulkan adanya pengaturan dana kampanye melalui media agar tidak ada beberapa bakal calon presiden yang menguasai media.   

Karena dia menilai apabila ada bakal calon presiden seperti itu maka yang bersangkutan bisa menguasai semua wacana kampanye dan itu tidak adil.   

"Dua hal itu belum ada dalam UU Pilpres yang lalu," katanya.   Badan Legislasi DPR direncanakan menggelar rapat pleno mengambil keputusan akhir mengenai dilanjutkan atau tidaknya revisi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden pada Rabu (25/9).   

Saat ini masih ada lima fraksi yang menolak perubahan UU tersebut yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.   

Sementara itu, tiga fraksi lainnya setuju UU Pilpres diubah yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Hanura. [Ant/L-8]  


Postingan Populer