Langsung ke konten utama

DONATUR SEDEKAH TITIPAN : Total Penerimaan : 1.950.000 |(17/05) 1. Hamba Allah Rp. 200.000, 2. Siti Nurohmah Rp. 1.000.000. 3. Made Malinda K (Debong) Rp. 500.000 4. Sameera 50 Kg Beras (Dalam Bentuk Dana) 5.Laelawati Rp.100.000 6.Hamba Allah Rp. 50.000 7.Hamba Allah Rp.70.000 8.Hamba Allah Rp. 30.000. 9. Hamba Allah, 10 Kg Telur. Terima Kasih Atas Donasinya, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Aamiin. Rekening Sedekah Titipan : BCA No.Rek. 493-010-6076 a.n Tubagus Ganden Arkadi    

Unggulan

Franco Fotana, Warga Italia Yang Berjuang Untuk Palestina

GANDENKU.COM | Dunia Islam - Dia adalah seorang Warga Italia asli bernama “Franco Fontana" bertempur bersama Palestina melawan tentara pendudukan selama 22 tahun.Dia menjual semua properti ayahnya di-Italia, Palermo pada tahun 1975, dan menyumbangkn ke kamp-kamp Palestina.Dia bergabung dalam setiap pertempuran bersama muslim Palestina lainnya dan dikenal karena akurasinya dalam menggunakan roket Katyusha.Dia masuk Islam dan mengubah namanya menjadi "YOUSSEF IBRAHIM" dan meninggal pada tahun 2015 di Lebanon.Meninggalkan surat wasiat dimana dia menulis, "Saya mungkin mati dan tidak melihat PEMBEBASAN PALESTINA, tetapi anak atau cucu saya pasti akan melihat kemerdekaannya"

HNW: Pembubaran Ormas Harus Melalui Mekanisme Peradilan

GANDENKU.COM | Republika - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah tidak bisa membubarkan organisasi massa berbadan hukum tanpa melalui mekanisme hukum, yakni putusan pengadilan. Hal ini diungkapkan Hidayat menyusul rencana pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan UUD dan Pancasila.

"Negara tidak diberi kewenangan untuk langsung mencabut, harus melakui mekanisme peradilan. Silakan melalui peradilan, diadukan ke pengadilan. Karena kita adalah negara hukum, ya ditegakkan," kata Hidayat di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (8/5).

Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan harus menempuh jalur-jalur hukum terlebih dahulu baru bisa membubarkan ormas. Menurut dia, sekalipun ormas tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila, tidak serta-merta bisa dibubarkan. 

"Apalagi rakyat kemudian main hakim sendiri membubarkan, itu dalam UU ormas tidak diberikan kewenangan untuk hal semacam itu. Melalui mekanisme peradilan siapapun yang dituduh sebagai ormas yang anti-Pancasila, ada pengadilan yang akan uji apakah sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, ya apa boleh buat," kata Hidayat.

Namun demikian, Hidayat menilai, secara prinsip sebagai negara hukum, pemerintah mestinya menempatkan posisi yang proporsional dalam menyikapi ormas maupun nonormas. Menurut dia, kalau memang ada ormas maupun nonormas dianggap bertentangan, baiknya pemerintah melakukan pembinaan kepada ormas tersebut.

"Mengapa pemerintah tidak mendialogkan. Kenapa begini, kenapa Anda begini, kenapa Anda tidak begitu, kenapa kegiatan Anda khawatirkan. Harusnya pemerintah yang diberikan kewenangan oleh UU diberikan anggaran, lakukan tindakan-tindakan yang konstruktif, tidak sekadar menuduh. Undang, panggil, dialog apa aja masalahnya," katanya.
Sumber : Republika

Postingan Populer